Hendardi Kritik Revisi Tatib DPR: Akal-akalan Menambah Kewenangan Absurd

Keputusan DPR yang memperluas kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna terus menuai kritikan.